Terkait Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan, Ini Alasan Mengapa Pekebun Swadaya Tertinggal

Pada th. 2017, ladang pekebun swadaya yang peroleh sertifikasi berkepanjangan dari Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) serta Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) ⁱ tidaklah sampai 1 %. 1. Hal semacam ini disebabkan banyaknya aspek.

Karna pekebun swadaya tidak mempunyai jalinan dengan perusahaan atau pabrik spesifik, mereka tidak terima kursus, pengawasan, atau support apapun dari perusahaan. Diluar itu, support dari pemerintah juga terbatas. Mereka juga mempunyai info terbatas mengenai praktek perkebunan yang baik. Mengakibatkan, produktivitas serta kesadaran mereka juga akan keberlanjutan relatif rendah. Jadi contoh, pekebun rakyat seringkali beli bibit murah berkwalitas rendah serta membakar lahan untuk menanam.

Diluar itu, kemandirian pekebun buat mereka rawan pada eksploitasi. Tengkulak yang melakukan tindakan jadi pialang buah sawit pada pekebun serta pabrik sering kenakan cost service yang begitu tinggi atau ambil beberapa besar keuntungan pekebun dari penjualan kelapa sawit.

Pekebun swadaya yang berupaya untuk mengaplikasikan produksi kelapa sawit berkepanjangan kerapkali terhalang cost yang begitu tinggi. Beberapa peneliti dari Kampus Wageningen memprediksi kalau cost di muka untuk sertifikasi pekebun swadaya — termasuk juga dokumen, kursus, serta audit yang dibutuhkan — sekitar pada 16 sampai 39 % dari pendapatan tahunan rata-rata pekebun. Cost sertifikasi tahunan, termasuk juga audit pengawasan serta cost keanggotaan, bisa menjangkau 12 % dari pendapatan tahunan.

Disamping itu, faedah tunai segera yang dibuat dari harga premium buah sawit bersertifikat serta buah sawit dengan kwalitas lebih tinggi tidaklah terlalu penting. Riset dari Pusat Pengkajian Terpadu serta Pembangunan Berkepanjangan Internasional tunjukkan kalau sertifikasi cuma untungkan bila pekebun swadaya terima harga serta cost premium (premium prices and fees) tinggi dengan berkelanjutan. Dalam praktiknya, harga premium diputuskan oleh tengkulak serta pekebun kerapkali mempunyai tempat yang lebih lemah dalam sistem negosiasi.. Diluar itu, fluktuasi harga juga tidak menentu.

Bahkan juga saat pekebun terima pertolongan dari LSM atau bidang swasta, efeknya tidak sering bertahan lama. Pekebun swadaya kesusahan menjaga sertifikasi berkepanjangan yang sudah diperoleh demikian support LSM atau perusahaan tak akan diberi. Laporan Efek RSPO 2017 tunjukkan kalau jumlah pekebun swadaya bersertifikat di Indonesia alami penurunan sebesar 38 % dari th. terlebih dulu, beberapa besar karna selesainya keberlakuan lisensi. Hal semacam ini tunjukkan kalau pekebun swadaya bisa beroperasi dengan berkepanjangan. Sayangnya, mereka tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memperoleh serta menjaga sertifikasi.


Leave a Reply